Mendongkrak Keterwakilan Perempuan di DPR

Separoh dari  jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan.Oleh karena itu perlu sekali diberi perhatian terhadap kepentingan politiknya. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan masuknya pengaturan  dalam UU Pemilu mengenai  30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tahun 2008 UU Pemilu ini direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpol peserta Pemilu harus mencalonkan 30% caleg perempuan dalam daftar calonnya. Ketentuan dalam UU. Pemilu ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU. No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai politik harus menempatkan 30% perempuan dalam kepengurusan partai.

Sekalipun telah ada  pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui  undang-undang Pemilu, tetapi ketentuan  30%  keterwakilan perempuan di parlemen tidak  tercapai. Hasil Pemilu 2004 anggota Parlemen perempuan hanya 12 % . Pemilu 2009  18 %. Pemilu 2014 makin menipis 17 %. Hal ini berarti bahwa  perempuan baik  dalam menentukan kebijakan politik (political ideas ) dan kehadirannya dalam politik ( political presence) belum terwakili secara signifikan.

Sehubungan dengan itu dalam Pemilu 2019 , perlu usaha dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Parlemen. Kelompok perempuan harus membangun kekuatan politik dengan menyusun strategi,   melalui kampanye bahwa betapa pentingnya keterwakilan perempuan di DPR.  Untuk berhasil mendulang suara, caleg perempuan perlu mengasah nilai tambahnya dan menonjolkan kualitas politiknya.

Saat ini, gerakan politik perempuan dalam menyambut Pemilu 2019 cukup menggembirakan. Sudah banyak perempuan yang bicara tentang politik. Perempuan sudah tidak percaya lagi dengan jargon, politik itu dagang sapi, dagang orang dan dagang tanah air. Perempuan telah mengubah padangannya bahwa politik itu memperjuangkan kepentingan bersama ( bonum komune).

Menyadari ratio keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah, maka perempuan  harus meningkatkan usaha   dan melakukan gerakan untuk memajukan  perempuan dalam politik. Untuk hal ini perlu  dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia, Para  perempuan baik  yang berada di pemerintahan, di legislative, yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh pabrik, ataupun professional  harus turut serta mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan cara memilih caleg perempuan dalam Pemilu 2019.

Bila keterwakilan perempuan dalam parlemen cukup signifikan maka perempuan dalam parlemen  akan dapat mendorong  berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan  dan meningkatkan pengawasan terhadap  program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan.