Kesetaraan Gender merupakan kebutuhan Pembangunan Bangsa dan Negara

Kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia telah menjadi harapan berbagai pihak. Tidak saja kelompok-kelompok perempuan, baik yang berada dalam lembaga-lembaga Negara seperti legislative dan eksekutif, tetapi  juga telah menjadi kepedulian banyak pihak,  Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan pernah menyelenggarakan Seminar dengan  tema : Peran Anggota Parlemen Laki-laki  dalam Pencapaian Kesetaraan Gender.

Penduduk Indonesia  berjumlah lebih kurang 230 juta, dimana penduduk laki-laki dan perempuan proporsinya hampir sama. Jika penduduk laki-laki dan perempuan  sama majunya, maka akan memberi kontribusi positif terhadap kualitas penduduk dan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika salah satu saja yang  maju, misalnya laki-laki saja, konsekwensinya tentu  ukuran kualitas manusia  Indonesia akan berada di titik rendah.

Dengan alasan ini,  kesetaraan gender terus diupayakan, bahkan kebijakan pembangunan saat ini   menempatkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG)  adalah strategi perlaksanaan pembangunan  yang berspektif gender yaitu  memperhatikan situasi, posisi dan kedudukan laki-laki  dan perempuan  secara setara adil dan setara.

Secara konseptual konsep kesetaraan gender ini cukup mantap, namun  sulit direalisasikan.  Hal ini terbukti dari hasil analisis Pembangunan Jangka Menengah yang menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan,baik politik, ekonomi, social dan budaya. Di bidang politik, partisipasi perempuan masih rendah. Demikian pula  akses perempuan terhadap jabatan publik. Di bidang ekonomi, kemiskinan di Indonesia masih berwajah perempuan dan di bidang social  budaya, masih rendah kesiapan perempuan dalam mengantisipasi bencana alam, konflik social dan serangan penyakit.

Rendahnya pencapaian upaya kesetaraan gender dimungkinkan budaya patriarchi yang masih membungkus masyarakat kita, bahkan budaya patriarchi di lembaga  Negara seperti Parlemen  masih kental, sementara  produk legislasi yang berbasis gender sangat penting untuk mencapai kesetaran dan keadilan gender. Produk legislasi mampu menjawab ketimpangan gender dan mampu memberi  perlindungan terhadap perempuan.

Karena mayoritas anggota parlemen adalah laki-laki, maka dukungan  parlemen laki-laki  ini akan sangat besar kontribusinya dalam pencapaian upaya kesetaraan gender. Dengan fungsi dan peran sebagai anggota Parlemen, maka hal-hal yang bias gender akan dapat terselesaikan baik secara struktural maupun kultural.

Namun, harapan di atas dapat kandas, karena pemahaman anggota parlemen  tidak merata soal keadilan dan kesetaraan gender. Sebagian anggota DPR masih belum paham konsep  kesetaraan gender. Konsep gender masih kontroversial.  Padahal pemahaman yang tepat tentang konsep gender adalah kunci  bagaimana produk  legislasi dihasilkan.

Secara terminologi, konsep gender memang berasal dari Barat, tetapi secara fenomena, ketidak adilan dan kesetaraan gender telah merupakan realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat yang sayangnya dipandang bukan  sesuatu  persoalan. Ketika bicara tentang kemajuan dan kesejahteraan penduduk laki-laki dan perempuan sebagai hasil pembangunan ternyata kualitasnya rendah yang tercermin dari index Pembangunan Manusia (IPM).  Saat ini baru disadari bahwa perlu peningkatan upaya pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan.

 Nilai-nilai kesetaraan gender bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi telah merupakan kebutuhan dalam pembangunan  bangsa. Sudah saatnya,   laki-laki, baik pejabat publik  maupun tokoh-tokoh masyarakat  ikut terlibat dalam upaya pencapaian kesetaraan gender.