Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

http://www.freepik.com">Designed by Freepik Serampung sarapan pagi hari ini, aku ingin sekali menulis untuk Kompasiana. Berbagi pandangan dan pikiran tentang masalah sosial yang mencemaskan dewasa ini, yaitu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Riset yang dilakukan oleh KemenDikbudristek, menelurkan sebuah kebijakan yaitu diterbitkan Peraturan Menteri tentang pencegahan kekerasan di lingkugan kampus. Permen ini telah diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. Terbitnya Permen DIKBUDRISTEK NO.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus ( PPKS) melahirkan sikap kontroversial. Sejumlah pihak menilai, aturan ini merupakan langkah maju pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus dan tentu bertujuan melindungi civitas perguruan tinggi dari tindak kekerasan seksual . Tapi sejumlah pihak menganggap Permen PPKS ini memberi celah legalisasi seks bebas di lingkungan kampus dan juga dipandang mengakomodasi pembiaran praktik perzinaan dan hubungan seksual sesama jenis. Banyak tanggapan pro kontra yang dapat disimak di media sosial terkait Permen PPKS ini . Menurut pihak yang mendukung (pro), isi Permen PPKS tersebut, fokus pada perlindungan korban. Tapi pihak yang menentang (kontra) memandang Permen PPKS ini melegalkan seks bebas ,tak sesuai dengan nilai-nilai agama. Memang kita hidup dalam dunia penuh tafsir dan tidak dapat dihindarkan hadirnya teks multi tafsir yang melahirkan perang tafsir. Inilah yang sedang terjadi dengan Permen PPKS. Ada fokus yang berbeda dalam membaca Permen ini. Di satu pihak fokusnya perlindungan korban dan di pihak lain pada kegiatan seks bebas. Permen PPKS dipandang bias dan multitafsir di masyarakat. Bila kita mau menetralkan pikiran, menjaga jarak dan tidak terseret dengan pandangan kontroversial yang disebutkan di atas, kita hanya bisa berharap RUU PPKS di DPR RI cepat rampung. UU tersebut akan melindungi korban secara keseluruhan, sehingga bila terbit Permen PPKS atau Permen - Permen lainnya dapat mengacu kepada UU PPKS sebagai UU induknya. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, maka itu dipandang aib ketika mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual sulit diungkap, karena sering tidak jelas, apa saja lingkupnya. Disamping itu, sulitnya pengungkapnya karena dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Dan mirisnya, korban sering disalahkan. Disinilah terlihat pentingnya pengaturan tentang Permen PPKS yang baru diterbitkan karena mengemukakan apa saja lingkup kekerasan seksual. Bisa diakui, sampai kini banyak perempuan menjadi korban. Banyak perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan tidak hanya di ruang publik seperti di kampus, tapi juga tak urung terjadi di rumah tangga oleh anggota keluarga sendiri. Korban kekerasan seksual yang umumnya perempuan sering diam, kepedihan ditanggung sendiri. Seorang sahabat di dunia maya pernah bercerita tentang penderitaannya mengalami kekerasan seksual di rumah tangga sendiri yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Bulan, nama sahabat di dunia maya itu bercerita bahwa dia sering mengalami kekerasan seksual di rumah tangga. Waktu kecil hidupnya pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, karena orang tuanya divorce. Saat itu, dia masih remaja. Saat ikut ibunya , bapak tirinya jahat, dia sering mendapat kekerasan seksual, baik secara verbal maupun hasrat berkobar untuk mencabulinya. Ketika dia mengadu sama ibunya, malah dia yang kena marah. ibu membela suaminya, ketimbang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual bapak tiri. Ketika Bulan tinggal di rumah budenya, suami budenya juga begitu. Tiba- tiba dia masuk ke kamar Bulan dan berbuat yang ngak senonoh dengan mengeluarkan alat kelaminnya. Ketika dia ikut bapaknya, dia juga menderita. Saudara tirinya yang laki-laki, masih remaja, juga sama binalnya dengan laki-laki dewasa itu (ayah tiri dan suami bu de). Dia sering mengolok-oloknya dan memegang-megang bagian tubuhnya yang tidak boleh dipegang orang. “ Entah apa salah perempuan, perempuan sering diremehkan dan menjadi korban kekerasan seksual”, kata Bulan mengakhiri ceritanya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan, merupakan kekerasan seksual. Ini salah satu pasal yang di atur dalam Permen PPKS. Klausul ini mendapat pandangan negatif. Pihak yang tidak mendukung Permen PPKS minta Permen PPKS ini dicabut karena menganggap frasa “tanpa persetujuan korban” bisa bermakna terjadi pembolehan tindakan perzinahan atas dasar suka sama suka. Pro kontra dalam memahami Permen PPKS ini terlihat sebagai permainan logika dalam memahami literasi. Bahkan ada yang melihat sebagai pemelintiran logika. Fokus yang berbeda membaca Permen ini, melahirkan perbedaan makna. Di satu pihak fokusnya pada perlindungan korban dan di pihak lain fokus pada kegiatan seks bebas. Pro kontra dalam memahami Permen PPKS cukup menggelitik pikiran yang penat. Untuk menetralkan pikiran, menjaga jarak dan tidak terseret dengan pandangan kontroversial yang telah disebutkan, mari kita serahkan pada otoritas dan para ahli di bidang ini.

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

Leave a Reply Click here to cancel reply.

Recent Posts

Recent Comments